32 Santri dan Guru Diduga Keracunan Usai Santap Nasi Bungkus Hari Santri di Deli Serdang, Pemkab Diminta Bertanggung Jawab

RAKYATBERSUARANEWS.ID | DELI SERDANG - Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tingkat Provinsi Sumatera Utara menyisakan persoalan serius. Sebanyak 32 santri dan guru pengajar Pondok Pesantren (Ponpes) Mazilah Darussalam, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi nasi bungkus dari kegiatan tersebut. Sejumlah korban harus dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah mengalami sakit perut, mual, dan muntah, Jumat (23/10/2026).

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keamanan konsumsi yang disediakan dalam kegiatan resmi tersebut. Pasalnya, makanan yang diduga berkaitan dengan gangguan kesehatan para santri dan guru itu diperoleh dari rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional yang digelar di Alun-Alun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam, Kamis (22/10/2026).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, keluhan kesehatan mulai dirasakan sejumlah santri sejak tengah malam. Awalnya, gejala tersebut tidak dianggap sebagai persoalan serius. Namun, situasi berubah menjelang pukul 05.00 WIB ketika semakin banyak santri mengalami keluhan serupa.

Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, pihak pondok pesantren segera membawa para korban ke klinik terdekat. Mereka kemudian dirujuk atau dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Pimpinan Ponpes Mazilah Darussalam, Muhammad Fahrul Yusuf, mengatakan jumlah orang yang mengalami keluhan mencapai 32 orang, termasuk istrinya. Ia mengaku situasi baru benar-benar disadari setelah sejumlah santri dan guru mengalami kondisi yang mengkhawatirkan secara bersamaan.

"Mulai sakit itu jam 12 malam. Awalnya kami enggak fokus, tetapi rupanya jam 5 subuh terkapar semua. Total 32 orang, termasuk istri saya," ujar Fahrul Yusuf.

Fahrul menjelaskan, nasi bungkus yang dikonsumsi para santri dan guru tersebut diperoleh dari ruangan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Informasi mengenai asal makanan ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu ditelusuri untuk memastikan sumber gangguan kesehatan yang dialami para korban.

Ia pun meminta pemerintah kabupaten tidak menganggap persoalan tersebut sebagai kejadian biasa. Menurutnya, pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan konsumsi dalam kegiatan itu harus memberikan penjelasan dan mengambil tanggung jawab sesuai hasil pemeriksaan.

"Ada juga dari pondok pesantren lain, cuma mereka takut, enggak berani mengeluh. Kalau saya enggak ada takut. Saya minta Pemkab bertanggung jawab atas hal ini. Wajib tanggung jawab mereka, kenapa bisa begini," tegas Fahrul.

Fahrul juga menyampaikan dugaan bahwa kejadian serupa dialami santri dari pondok pesantren lain. Meski demikian, informasi tersebut masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut, termasuk mengenai jumlah korban dan apakah mereka mengonsumsi makanan dari sumber yang sama.

Pemkab Akui Sediakan Konsumsi

Di tengah munculnya tuntutan pertanggungjawaban tersebut, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Pemkab Deli Serdang, Gento Herlambang, mengaku telah menerima informasi mengenai dugaan keracunan yang dialami para santri dan guru.

Gento mengatakan pihaknya akan mendatangi rumah sakit untuk melihat langsung kondisi para korban. Ia juga menyatakan pemerintah kabupaten siap bertanggung jawab terkait penyelenggaraan kegiatan, termasuk penyediaan konsumsi bagi peserta.

"Acara Hari Santri kemarin memang tingkat provinsi, tetapi kita yang menyediakan tempat dan lainnya, termasuk konsumsi untuk peserta. Ini saya mau ke rumah sakit dulu, mau lihat kondisi mereka," kata Gento.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pemkab Deli Serdang memiliki peran dalam penyediaan konsumsi pada kegiatan itu. Namun, keterkaitan antara makanan yang dibagikan dengan gangguan kesehatan para korban tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan medis dan penelusuran terhadap sampel makanan.

Keamanan Konsumsi Harus Diusut

Kasus ini tidak cukup berhenti pada penanganan korban. Penelusuran menyeluruh diperlukan untuk memastikan asal makanan, pihak penyedia, proses pengolahan, distribusi, hingga kemungkinan adanya kelalaian dalam penerapan standar keamanan pangan.

Pemerintah daerah bersama instansi kesehatan terkait juga perlu memastikan kondisi seluruh korban, menelusuri kemungkinan adanya kasus serupa di pondok pesantren lain, serta menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada publik.

Langkah tersebut penting agar penyebab kejadian dapat diketahui berdasarkan bukti, pihak yang bertanggung jawab dapat ditentukan secara objektif, dan kejadian serupa tidak kembali terulang dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat luas.

Hingga berita ini disusun, belum ada hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan maupun keterangan resmi instansi kesehatan yang memastikan penyebab gangguan kesehatan tersebut. Karena itu, dugaan keracunan masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. (SL)