Deli Serdang Raih Penghargaan TPAKD Terbaik se-Sumatera 2026, Bupati: Akses Keuangan Harus Tingkatkan Kesejahteraan

RAKYATBERSUARANEWS.ID | JAKARTA - Kabupaten Deli Serdang meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Tingkat Kabupaten Tahun 2026 Wilayah Sumatera. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendorong pemanfaatan pembiayaan untuk kegiatan ekonomi produktif.

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menegaskan bahwa perluasan akses keuangan tidak boleh berhenti pada tersedianya layanan perbankan dan pembiayaan. Lebih dari itu, akses tersebut harus mampu membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Alhamdulillah, mudah-mudahan penghargaan ini semakin menyemangati kita untuk memperluas akses keuangan inklusif bagi seluruh keluarga agar mampu meningkatkan kesejahteraan. Kami ingin akses pembiayaan tidak sekadar tersedia, tetapi juga mendorong usaha produktif, meningkatkan pendapatan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Deli Serdang," ujarnya.

Capaian tersebut menempatkan perluasan akses keuangan sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.

Presiden Prabowo Tekankan Ekonomi Harus Dirasakan Rakyat

Dalam Rakornas TPAKD tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan, tetapi juga harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat di berbagai lapisan.

Presiden menyoroti pentingnya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, hingga keluarga yang berjuang meningkatkan pendapatan.

"Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata. Oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku UMKM, ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya," tegas Prabowo.

Presiden juga menyampaikan rencana memperluas penyaluran kredit bagi masyarakat produktif hingga Rp400 triliun pada tahun mendatang, dengan sasaran sekitar 28 juta keluarga.

"Di tahun yang akan datang, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan di daerah-daerah," ungkapnya.

Menurut Presiden, perluasan pembiayaan harus dibarengi dengan pengelolaan sumber daya dan anggaran secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab memastikan potensi ekonomi nasional dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Pembentukan lembaga tersebut diharapkan memperkuat koordinasi kebijakan dalam memperluas akses keuangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Literasi dan Inklusi Keuangan Terus Diperkuat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69,57 persen. Ia menekankan bahwa perluasan inklusi keuangan harus diiringi peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan layanan keuangan secara tepat.

Menurut Airlangga, inklusi keuangan tidak semata-mata diukur dari kepemilikan rekening, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga ketahanan serta keamanan finansial.

"Yang kita nilai adalah ketahanan (resilience) dan juga keamanan finansial (financial security)," ujarnya.

Ia menambahkan, perluasan akses keuangan dilakukan melalui berbagai program, antara lain kepemilikan rekening bagi pelajar, penyaluran bantuan, dan pembiayaan produktif. Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan ekonomi serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa sektor jasa keuangan nasional tetap menunjukkan ketahanan di tengah tekanan ekonomi global.

Ia menyebutkan, perekonomian Indonesia tumbuh 5,4 persen pada semester I 2026. Pada periode yang dilaporkan, kredit perbankan tumbuh 13,69 persen, sedangkan dana pihak ketiga mencapai sekitar Rp10.400 triliun.

"Angka kredit ini tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Tentunya menjadi modal yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Friderica juga menyampaikan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69,57 persen, sementara inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi pemerintah pusat, OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam memperluas pemahaman serta akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

"Capaian ini sudah melampaui target RPJMN di tahun 2029. Ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia," ujarnya.

Friderica menjelaskan, saat ini terdapat 552 TPAKD di seluruh Indonesia. Tim tersebut berperan mengoordinasikan berbagai program perluasan akses keuangan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, termasuk pengembangan pembiayaan bagi pelaku usaha dan optimalisasi potensi ekonomi daerah.

Berbagai program pembiayaan juga terus didorong untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Melalui penguatan peran TPAKD, perluasan akses terhadap sumber pembiayaan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil, petani, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan modal.

Insentif Fiskal Jadi Pendorong Kinerja Daerah

Usai penyerahan penghargaan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya insentif fiskal sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Ia menjelaskan bahwa pada 2026, penyaluran insentif fiskal dilakukan melalui mekanisme kompetisi berdasarkan kinerja daerah. Pemerintah juga tengah mengupayakan peningkatan alokasi insentif agar semakin banyak daerah memperoleh dukungan untuk mempercepat pembangunan.

"Tahun ini satu triliun dititipkan ke Kemendagri dan kita buat dalam bentuk lomba. Tadi sudah saya bicara dengan Pak Presiden dan Menkeu. Kami masih coba lobi untuk bisa menaikkan insentif fiskal yang dititipkan ke Kemendagri agar tahun depan semakin besar yang bisa dibagikan ke daerah," ungkap Tito.

Ia berharap skema insentif tersebut dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan capaian pembangunan, termasuk dalam memperluas akses keuangan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Penghargaan yang diraih Kabupaten Deli Serdang menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan produktif. Ke depan, keberhasilan program TPAKD diharapkan tidak hanya tercermin dalam capaian penghargaan, tetapi juga melalui semakin terbukanya akses pembiayaan bagi masyarakat dan meningkatnya aktivitas ekonomi produktif di daerah.(SL)

(DISKOMINFOSTAN DELI SERDANG)