HUT ke-62 Golkar Deli Serdang Diwarnai Polemik Mosi, Tiga Anggota Fraksi Tak Hadir

RAKYATBERSUARANEWS.ID | DELISERDANG - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar di Kabupaten Deli Serdang tidak sekadar menjadi momentum konsolidasi dan berbagi dengan masyarakat. Kegiatan yang digelar selama dua hari, Senin-Selasa (19-20/10/2026), itu juga diwarnai dinamika internal menyusul ketidakhadiran tiga anggota Fraksi Golkar DPRD Deli Serdang yang sebelumnya ikut menandatangani mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD.

Ketidakhadiran Rahman, S.Pd., Siswo Adi Suwito, dan Benyamin Ginting dalam acara syukuran di Kantor DPD Partai Golkar Deli Serdang, Senin (19/10), menjadi sorotan. Terlebih, ketiganya diketahui merupakan kader Golkar yang turut menandatangani surat mosi tidak percaya bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.

Situasi tersebut memunculkan tuntutan dari internal organisasi agar partai mengevaluasi sikap para kadernya. Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Deli Serdang, Dharma Syahputra Purba, bahkan meminta DPD Golkar mengambil tindakan tegas terhadap ketiga anggota fraksi tersebut.

Peringatan HUT Golkar kali ini digelar berdasarkan arahan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap. Pada hari pertama, kegiatan diisi dengan syukuran, pemotongan nasi tumpeng, serta penyaluran ratusan paket sembako kepada kader dan warga sekitar.

Sementara pada hari kedua, Selasa (20/10), agenda dijadwalkan berlanjut dengan ziarah ke makam pahlawan di Lubuk Pakam dan pemberian tali asih kepada ratusan anak yatim piatu.

Sejumlah pengurus dan kader hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua DPD Partai Golkar Deli Serdang yang juga Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, H. Hamdani Syahputra, S.Sos., M.H.; Sekretaris DPD Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Deli Serdang, Zul Amri, S.T.; serta anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Bayu Anggara, S.H., dan Kombes Pol (Purn.) Purnama Barus, S.H., M.H.

Hamdani Soroti Etika dan Loyalitas Kader

Dalam sambutannya, Hamdani menyampaikan apresiasi kepada para kader yang selama lima tahun terakhir dinilainya telah berkontribusi membesarkan Partai Golkar. Ia menyebut Golkar Deli Serdang tetap mampu mempertahankan posisi pimpinan DPRD dan perolehan suara partai.

Terkait arah politik ke depan, Hamdani menegaskan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk Pemilu 2029. Ia juga menyatakan komitmennya untuk loyal terhadap kepemimpinan Partai Golkar.

"Harapan Golkar pada Pemilu 2029, kita mendukung Bapak Prabowo Subianto, akan kita dukung. Saya patuh dan loyal kepada siapa pun yang memimpin Partai Golkar," ujar Hamdani.

Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Golkar yang direncanakan berlangsung pada awal bulan mendatang. Menurutnya, Musda merupakan bagian penting dari mekanisme organisasi untuk menentukan arah kepemimpinan dan konsolidasi partai.

Hamdani juga menegaskan bahwa Golkar harus terus hadir di tengah masyarakat, termasuk dalam memperjuangkan aspirasi warga dan membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

"Kantor akan dibuka 24 jam untuk aspirasi masyarakat," katanya.

AMPG Minta Tindakan Tegas

Sorotan terhadap tiga anggota Fraksi Golkar yang tidak hadir disampaikan Dharma Syahputra Purba. Ia menilai ketidakhadiran tersebut patut menjadi perhatian organisasi, terlebih di tengah polemik mosi tidak percaya yang melibatkan kader partai sendiri.

"Saya meminta DPD Partai Golkar Deli Serdang untuk menindak tegas tiga kader yang tidak hadir dalam HUT partai dan ikut menandatangani mosi tidak percaya tersebut, karena itu sudah mencoreng marwah Partai Golkar," tegas Dharma.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya desakan dari unsur organisasi kepemudaan Golkar agar persoalan internal tidak dibiarkan berlarut-larut. Namun, keputusan mengenai bentuk pembinaan atau sanksi tetap berada dalam kewenangan struktur partai sesuai mekanisme dan aturan organisasi yang berlaku.

Golkar Deli Serdang Koordinasi dengan DPD Sumut

Menanggapi desakan AMPG tersebut, Hamdani mengakui dirinya menyayangkan ketidakhadiran tiga anggota fraksi dalam peringatan hari jadi partai. Ia mengatakan, setelah kegiatan berlangsung, pihaknya telah menggelar rapat untuk membahas situasi internal tersebut.

"Karena ini HUT partai yang kita cintai, sangat disayangkan tiga anggota fraksi kita tidak hadir. Saya tidak tahu kenapa tidak hadir. Tadi yang hadir saya, Ketua Fraksi saudara Zul Amri, serta anggota fraksi saudara Purnama Barus dan saudara Bayu," ujar Hamdani.

Ia kemudian menyoroti aspek etika organisasi, dengan menegaskan bahwa keberadaan anggota fraksi di DPRD tidak terlepas dari dukungan dan mandat politik Partai Golkar.

"Secara etika, beliau-beliau itu berada di fraksi karena Partai Golkar, sehingga selayaknya juga hadir dalam HUT Partai Golkar," katanya.

Hamdani juga menyayangkan keterlibatan tiga anggota Fraksi Golkar dalam penandatanganan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD tanpa koordinasi dengan dirinya selaku Ketua DPD Golkar Deli Serdang.

"Itu sangat kita sayangkan, ada tiga anggota fraksi yang ikut menandatangani mosi tidak percaya. Itu yang mereka lakukan tanpa koordinasi," ujarnya.

Menurut Hamdani, pihaknya telah menerima informasi dari DPP Partai Golkar bahwa mekanisme mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam polemik tersebut tidak dikenal dalam sistem kepartaian. Pernyataan itu merupakan penjelasan Hamdani mengenai informasi yang diterimanya dari DPP.

Meski demikian, persoalan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD perlu dibedakan dari mekanisme internal partai. Kedudukan pimpinan DPRD, tata tertib lembaga legislatif, serta kewenangan partai memiliki aturan masing-masing yang perlu dirujuk secara cermat agar polemik tidak berkembang berdasarkan tafsir sepihak.

Hamdani menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan DPD Partai Golkar Sumatera Utara untuk membahas kemungkinan tindakan organisasi terhadap ketiga kader tersebut.

Perkembangan ini menempatkan Golkar Deli Serdang pada dua pekerjaan sekaligus: menjaga soliditas internal menjelang Musda dan memastikan perbedaan sikap politik di antara kader diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Sebab, di tengah pesan tentang loyalitas dan kedekatan dengan masyarakat, transparansi dalam menangani konflik internal menjadi ujian tersendiri bagi konsistensi partai dalam menjalankan tata kelola organisasi. (SL)