Yayasan RSGA Dorong Embarkasi Umrah Maritim, Bidik Penguatan Konektivitas dan Ekonomi Pantai Barat Sumatera

RAKYATBERSUARANEWS.ID | PADANGSIDIMPUAN - Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta (RSGA) menggagas pengembangan Embarkasi Umrah Maritim sebagai salah satu strategi untuk memperkuat konektivitas transportasi, membuka peluang investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Pantai Barat Sumatera.

Gagasan tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Kamis (22/10/2026). Pertemuan itu sekaligus menjadi langkah awal penjajakan kolaborasi antara yayasan, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi untuk mengkaji potensi pengembangan jalur perjalanan umrah melalui transportasi laut.

Dalam audiensi tersebut, Yayasan RSGA diwakili Ir. Ridwan Efendi Gultom, M.Si., Dr. Zaenal Efendi Hasibuan, M.A., H. Purnadi, S.E., dan Rusmin Nuryadin Siregar, S.P.

Rombongan diterima oleh jajaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang mewakili Wali Kota, yakni Sekretaris Daerah H. Rahmat Marzuki, S.H., M.H., CGCAE., Asisten III Ir. Armin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Chairul Amri, S.T., serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Abdul Rahman Nasution, S.T., M.M.

Dalam pertemuan tersebut, Ir. Ridwan Efendi Gultom menyampaikan usulan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) multipihak dengan tema Optimalisasi Konektivitas Kawasan Pantai Barat Sumatera melalui Pengembangan Embarkasi Umrah Maritim.

FGD itu dirancang sebagai forum strategis untuk membahas peluang, kelayakan, serta tantangan pengembangan transportasi laut bagi perjalanan umrah. Pembahasan juga diarahkan pada potensi penguatan konektivitas antardaerah, pengembangan ekonomi kawasan, serta penelusuran kembali nilai historis jalur maritim Pantai Barat Sumatera dalam perdagangan dan perkembangan peradaban Islam.

GAGASAN EMBARKASI UMRAH MARITIM DAN PENGEMBANGAN ARMADA KAPAL

Salah satu gagasan yang disampaikan Yayasan RSGA adalah menjadikan transportasi laut sebagai alternatif perjalanan umrah bagi masyarakat. Konsep tersebut diarahkan pada pemanfaatan kapal berkonsep kapal pesiar yang diharapkan mampu memberikan pilihan perjalanan berbeda sekaligus membuka peluang pengembangan sektor transportasi, pariwisata, perdagangan, dan koperasi.

Namun, implementasi gagasan tersebut memerlukan kajian menyeluruh, terutama terkait kelayakan teknis, aspek keselamatan pelayaran, efisiensi waktu perjalanan, kebutuhan infrastruktur pelabuhan, pembiayaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yayasan RSGA juga memaparkan rencana pengembangan armada kapal berkapasitas sekitar 4.000 penumpang. Kapal tersebut direncanakan mengusung konsep kapal pesiar dengan teknologi yang diharapkan dapat menunjang kenyamanan penumpang selama perjalanan.

Dalam pemaparannya, yayasan menyebut Jerman sebagai negara asal kapal yang direncanakan untuk dibeli. Meski demikian, realisasi pengadaan armada tersebut masih memerlukan pembahasan dan perencanaan lebih lanjut, termasuk penilaian terhadap spesifikasi kapal, kebutuhan investasi, skema pembiayaan, dan kesiapan operasional.

Dari sisi kelembagaan, Yayasan RSGA berencana menjajaki kerja sama dengan empat pemerintah provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

Keempat provinsi tersebut diproyeksikan menjadi mitra potensial dalam skema kepemilikan atau penyertaan saham kapal. Skema ini masih berupa rencana yang perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek hukum, tata kelola, pembagian tanggung jawab, serta manfaat ekonomi bagi masing-masing daerah.

Apabila dinilai layak dan memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan, gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan konektivitas maritim yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat di kawasan Pantai Barat Sumatera.

YAYASAN RSGA BIDIK KOLABORASI DENGAN PEMKO DAN UIN SYAHADA

Untuk memperkuat landasan perencanaan, Yayasan RSGA berharap dapat membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN Syahada) Padangsidimpuan.

Kolaborasi tersebut dipandang penting untuk menghadirkan kajian akademis yang objektif, komprehensif, dan berbasis data. Kajian diharapkan dapat memetakan potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, peluang investasi, serta berbagai risiko yang perlu diantisipasi sebelum gagasan Embarkasi Umrah Maritim dikembangkan lebih jauh.

Keterlibatan perguruan tinggi juga diharapkan mampu memperkuat analisis dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari transportasi dan logistik, ekonomi regional, tata kelola investasi, hingga pengembangan wilayah.

Selain pengembangan transportasi laut, Yayasan RSGA turut mendorong kajian mengenai potensi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan Pantai Barat Sumatera.

Gagasan tersebut diarahkan untuk melihat kemungkinan integrasi antara konektivitas maritim, pengembangan perdagangan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Kendati demikian, peluang pembentukan KEK tetap harus ditelaah berdasarkan kesiapan infrastruktur, potensi investasi, dampak ekonomi, persyaratan administratif, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana transportasi, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

FGD MULTIPIHAK DIRANCANG BERLANGSUNG JANUARI 2027

Sebagai tindak lanjut audiensi, Yayasan RSGA merencanakan penyelenggaraan FGD multipihak pada Januari 2027.

Forum tersebut diharapkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Dalam rencana yang disampaikan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diharapkan hadir sebagai keynote speaker, bersama para gubernur dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

Rencana pelaksanaan FGD ini diharapkan menjadi momentum untuk mempertemukan berbagai perspektif, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan rekomendasi awal mengenai peluang pengembangan konektivitas maritim dan ekonomi kawasan Pantai Barat Sumatera.

Pembahasan lintas sektor tersebut juga diharapkan dapat menghasilkan peta jalan yang lebih terukur, termasuk identifikasi kebutuhan infrastruktur, model kerja sama antardaerah, potensi sumber pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan apabila gagasan dinilai layak untuk ditindaklanjuti.

Kendati demikian, pelaksanaan kegiatan dan keterlibatan para pejabat yang direncanakan masih perlu dikonfirmasi melalui koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.

KONEKTIVITAS DARAT TARUTUNG-SIBOLGA JUGA MENJADI PERHATIAN

Selain konektivitas laut, Yayasan RSGA menyoroti pentingnya peningkatan jaringan transportasi darat yang menghubungkan kawasan Tapanuli dengan Kota Sibolga.

Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pengembangan jalur penghubung dari kawasan Tarutung menuju Sibolga. Selain itu, terdapat usulan pembukaan jalur alternatif dari kawasan Kecamatan Pahae menuju Sibolga dengan perkiraan panjang sekitar 38 kilometer, serta pengembangan jalan by-pass untuk mendukung kelancaran mobilitas antarkawasan.

Menurut arah pengembangan yang diusulkan, peningkatan konektivitas darat dapat menjadi bagian penting dari upaya memperkuat hubungan antara pusat-pusat kegiatan ekonomi, kawasan permukiman, dan akses menuju wilayah pesisir.

Apabila memungkinkan untuk direalisasikan, jalur alternatif tersebut berpotensi mendukung distribusi barang dan jasa, memperluas akses masyarakat, serta meningkatkan keterhubungan antardaerah.

Meski demikian, setiap rencana pembangunan jalan memerlukan kajian teknis dan perencanaan yang matang. Aspek kondisi geografis, karakteristik medan, keselamatan pengguna jalan, dampak lingkungan, kebutuhan anggaran, serta kewenangan pemerintah yang berwenang perlu menjadi pertimbangan utama.

Sinkronisasi antara pengembangan transportasi laut dan darat juga dinilai penting agar konektivitas yang dibangun dapat berfungsi secara terpadu dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

MENYIAPKAN LANDASAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI BARAT SUMATERA

Melalui gagasan Embarkasi Umrah Maritim dan pengembangan konektivitas darat, Yayasan RSGA mendorong terbentuknya sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan arah pengembangan kawasan Pantai Barat Sumatera.

Bagi yayasan, penguatan konektivitas tidak semata-mata berkaitan dengan penyediaan sarana transportasi, tetapi juga menyangkut peluang memperluas hubungan ekonomi antardaerah, meningkatkan aksesibilitas masyarakat, dan mengoptimalkan potensi wilayah.

Namun, gagasan tersebut masih memerlukan proses pengkajian, koordinasi kelembagaan, serta penilaian kelayakan yang terukur sebelum dapat diterjemahkan menjadi program konkret.

Karena itu, FGD multipihak yang direncanakan pada Januari 2027 diharapkan menjadi salah satu langkah awal untuk menguji gagasan secara terbuka dan objektif, sekaligus menyusun rekomendasi berdasarkan data, kebutuhan masyarakat, kapasitas daerah, dan ketentuan yang berlaku.

Dengan pendekatan berbasis kajian dan kolaborasi, pengembangan kawasan Pantai Barat Sumatera diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi memiliki landasan perencanaan yang jelas, realistis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (SL)