Batu Jomba Berulang Kali Bermasalah, Evaluasi Solusi Permanen Kini Mendesak

RAKYATBERSUARANEWS.ID | SIBOLGA, 20 Oktober 2026 - Persoalan longsor dan deformasi tanah di kawasan Batu Jomba, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kembali menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan infrastruktur jalan di daerah rawan bencana: sejauh mana penanganan yang selama ini dilakukan mampu menjawab akar persoalan, bukan sekadar memulihkan akses setelah gangguan terjadi?

Bagi masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada konektivitas lintas tengah Sumatera Utara, gangguan jalan bukan perkara teknis semata. Kondisi tersebut menyangkut keselamatan pengguna jalan, kelancaran distribusi logistik, biaya transportasi, serta kepastian mobilitas antardaerah.

Ketika ancaman pergerakan tanah masih menjadi persoalan yang harus diantisipasi, kebutuhan terhadap evaluasi teknis dan perencanaan jangka panjang tidak dapat dikesampingkan. Pemerintah dituntut memastikan bahwa setiap langkah penanganan memiliki dasar kajian yang kuat, terukur, dan berorientasi pada keselamatan publik.

Di tengah persoalan tersebut, Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta mendorong perubahan pendekatan penanganan Batu Jomba melalui kajian lintas sektor bersama Universitas Sumatera Utara (USU). Yayasan tersebut juga mengajak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk terlibat dalam rencana Focus Group Discussion (FGD) guna membahas alternatif penyelesaian yang lebih komprehensif.

Ketua Umum Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta, H. Albiner Sitompul, menilai bahwa penanganan kawasan rawan pergerakan tanah tidak seharusnya berhenti pada respons darurat dan perbaikan fisik setiap kali kerusakan terjadi.

"Kami mengapresiasi upaya jajaran PUPR dalam menangani gangguan di lapangan. Namun, persoalan Batu Jomba perlu dilihat lebih jauh daripada sekadar bagaimana jalan dapat kembali dilalui. Yang harus dijawab adalah bagaimana risiko pergerakan tanah dapat ditangani secara sistematis, bagaimana keselamatan pengguna jalan dijamin, dan apakah diperlukan alternatif trase yang lebih aman untuk jangka panjang," ujar Albiner Sitompul di Sibolga, Selasa (20/10/2026).

Penanganan Berulang Harus Diikuti Evaluasi Menyeluruh

Persoalan Batu Jomba menempatkan pemerintah pada kebutuhan untuk terus mengevaluasi efektivitas penanganan infrastruktur di kawasan dengan karakteristik geologi yang menantang.

Perbaikan darurat tetap diperlukan ketika akses jalan terganggu. Namun, dalam konteks mitigasi bencana, langkah tersebut perlu berjalan beriringan dengan kajian mengenai penyebab pergerakan tanah, kestabilan lereng, kondisi hidrologi, dan tingkat risiko terhadap badan jalan.

Tanpa evaluasi yang menyeluruh, penanganan berisiko lebih berorientasi pada pemulihan fungsi jalan dalam jangka pendek daripada membangun ketahanan infrastruktur dalam jangka panjang.

Karena itu, pertanyaan penting yang perlu dijawab bukan hanya bagaimana memperbaiki kerusakan, melainkan juga apakah pendekatan teknis yang diterapkan selama ini sudah sesuai dengan karakteristik kawasan dan apakah alternatif penanganan yang lebih berkelanjutan telah dikaji secara memadai.

Pertanyaan tersebut bukan bentuk pengabaian terhadap pekerjaan petugas di lapangan. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari evaluasi kebijakan yang diperlukan agar penggunaan anggaran publik, perencanaan teknis, dan mitigasi risiko memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Alternatif Bypass Perlu Diuji, Bukan Sekadar Menjadi Wacana

Salah satu gagasan yang didorong Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta adalah mengkaji kemungkinan pembangunan jalur alternatif atau bypass pada trase yang secara teknis dinilai lebih stabil.

Namun, pembangunan jalur baru bukan keputusan sederhana. Alternatif tersebut harus didukung penelitian geoteknik, pemetaan risiko bencana, analisis hidrologi, kajian dampak lingkungan, pembebasan lahan, serta perhitungan biaya dan manfaat.

Pemerintah bersama kalangan akademisi perlu memastikan bahwa pilihan penanganan didasarkan pada perbandingan teknis yang objektif. Apakah penguatan lereng dan perbaikan sistem drainase sudah memadai? Apakah diperlukan rekayasa teknis yang lebih menyeluruh? Atau, berdasarkan hasil kajian, pembangunan trase alternatif justru lebih layak dari sisi keselamatan dan keberlanjutan?

Seluruh pertanyaan itu harus dijawab melalui penelitian, bukan asumsi.

Bagi Albiner, rencana FGD bersama USU diharapkan menjadi ruang untuk menguji berbagai pilihan tersebut secara ilmiah sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan.

"Kami ingin ada pembahasan yang terbuka dan berbasis kajian. Alternatif seperti jalur bypass maupun mitigasi hidrologi perlu diuji dari sisi teknis, keselamatan, lingkungan, dan kelayakan pembiayaan. Tujuannya bukan sekadar menawarkan gagasan, tetapi mendorong lahirnya rekomendasi yang dapat dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah," katanya.

FGD Jangan Berhenti pada Rekomendasi di Atas Kertas

Rencana FGD yang digagas Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta bersama akademisi USU menghadirkan peluang untuk mempertemukan kepentingan teknis, akademis, ekonomi, dan kebijakan publik.

Namun, forum diskusi bukanlah tujuan akhir.

Pengalaman dalam berbagai persoalan pembangunan menunjukkan pentingnya memastikan bahwa kajian dan rekomendasi memiliki jalur tindak lanjut yang jelas. Dalam konteks Batu Jomba, hasil FGD diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen akademis, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi berwenang dalam menentukan prioritas penanganan.

Karena itu, sejumlah hal perlu memperoleh perhatian: siapa yang akan menindaklanjuti rekomendasi, bagaimana kelayakan teknis setiap alternatif dinilai, dari mana pembiayaan akan diupayakan, dan bagaimana masyarakat memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan.

Kementerian PUPR juga perlu memberikan kejelasan mengenai hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, langkah mitigasi yang sedang berjalan, serta kemungkinan pengembangan solusi jangka panjang sesuai kewenangannya.

Kejelasan tersebut penting agar publik dapat menilai arah penanganan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pernyataan normatif.

Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta berharap keterlibatan pemerintah dalam forum tersebut dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan membuka ruang bagi lahirnya rekomendasi kebijakan yang realistis.

Ketika Jalan Terganggu, Dampaknya Melampaui Kerusakan Fisik

Dampak gangguan di Batu Jomba tidak dapat diukur hanya dari panjang badan jalan yang rusak atau lamanya pekerjaan perbaikan. Gangguan pada jalur transportasi strategis juga berpotensi memengaruhi waktu perjalanan, distribusi kebutuhan pokok, biaya operasional kendaraan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Akan tetapi, besarnya dampak tersebut perlu diukur melalui data yang terverifikasi, termasuk frekuensi gangguan, durasi penutupan jalan, perubahan waktu tempuh, serta estimasi kerugian ekonomi.

Data tersebut penting untuk menentukan skala prioritas penanganan dan memastikan bahwa keputusan pemerintah memiliki dasar yang kuat.

Dalam persoalan infrastruktur rawan bencana, keselamatan pengguna jalan harus menjadi pertimbangan utama. Informasi mengenai kondisi jalan, potensi bahaya, rekayasa lalu lintas, dan jalur alternatif perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat dapat mengambil keputusan perjalanan berdasarkan informasi yang memadai.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu mempertimbangkan ketahanan infrastruktur sebagai investasi jangka panjang. Biaya pembangunan atau penguatan infrastruktur semestinya dinilai bersama risiko kerusakan, kebutuhan pemeliharaan, dampak gangguan transportasi, dan manfaat yang diterima masyarakat.

Publik Membutuhkan Kepastian, Bukan Sekadar Respons Setelah Bencana

Dorongan Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta untuk melibatkan PUPR dan USU dalam pembahasan strategis merupakan upaya membuka ruang evaluasi yang lebih luas terhadap persoalan Batu Jomba.

Meski demikian, keberhasilan inisiatif tersebut akan sangat bergantung pada kualitas kajian, keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan, dan keseriusan menindaklanjuti rekomendasi.

Pemerintah tidak cukup hanya memastikan bahwa kerusakan ditangani ketika terjadi. Diperlukan pula kejelasan mengenai strategi pengurangan risiko, dasar pemilihan metode penanganan, serta rencana jangka panjang yang dapat dievaluasi oleh publik.

Di sisi lain, setiap usulan pembangunan harus melalui proses penilaian teknis, lingkungan, dan pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Solusi permanen tidak boleh sekadar menjadi slogan, tetapi harus diterjemahkan menjadi pilihan kebijakan yang realistis dan didukung bukti ilmiah.

Albiner menegaskan bahwa yayasan yang dipimpinnya ingin mendorong pembahasan lintas sektor demi memperkuat konektivitas wilayah Sumatera Utara.

"Kami berharap Kementerian PUPR dapat duduk bersama akademisi dan para pemangku kepentingan untuk membahas persoalan ini secara objektif. Kepentingan utamanya adalah keselamatan masyarakat, keberlanjutan infrastruktur, dan tersedianya solusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan," ujarnya.

Pada akhirnya, Batu Jomba bukan hanya persoalan bagaimana mengembalikan fungsi jalan setelah terjadi gangguan. Persoalan ini juga menyangkut kualitas perencanaan, ketepatan penggunaan anggaran, kesiapan mitigasi, dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan mengubah kajian menjadi langkah nyata.

Publik berhak memperoleh kejelasan: bagaimana risiko Batu Jomba akan ditangani, apa dasar pemilihan solusinya, dan bagaimana memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar melindungi keselamatan masyarakat.

Jawaban atas pertanyaan tersebut harus bertumpu pada data, kajian teknis, transparansi, dan akuntabilitas-bukan sekadar janji penanganan.

Tentang Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta

Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang kajian strategis, sosial, dan pengembangan konektivitas wilayah. Yayasan mendorong pembangunan yang berkeadilan, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta mengembangkan solusi lintas sektor untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sumatera Utara dan wilayah sekitarnya. (SL)