Pj Sekdaprov Sumut: APBD Jangan Sekadar Habis Terserap, Harus Berdampak Nyata

RAKYAT BERSUARA NEWS.ID - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Timur Tumanggor menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diarahkan pada program-program prioritas yang mampu memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Timur, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran. Lebih dari itu, setiap rupiah uang daerah harus menghasilkan program, manfaat, dan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Timur Tumanggor saat membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 bertema "APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal", di Ruang Rapat Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (3/9/2026)

Webinar yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara secara daring itu diikuti sekitar 1.400 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten dan kota, serta sejumlah instansi vertikal.

Dalam arahannya, Timur menekankan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan instrumen utama pemerintah dalam menjalankan pembangunan daerah.

Karena itu, orientasi pengelolaan anggaran, menurutnya, harus bergeser dari sekadar mengejar realisasi belanja menuju pencapaian hasil yang terukur.

"Tema APBD CERDAS mengingatkan kita bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu mengubah paradigma dari berapa anggaran yang terserap menjadi apa hasil dan manfaat yang dihasilkan," ujar Timur.

Ia menegaskan, penggunaan APBD harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Program dan kegiatan pemerintah, kata dia, harus benar-benar menjawab persoalan serta kebutuhan riil masyarakat.

Timur juga menyoroti pentingnya perencanaan dan penganggaran yang berbasis data dan bukti. Setiap kebijakan anggaran, menurutnya, tidak boleh lagi hanya berangkat dari rutinitas tahunan, melainkan harus didasarkan pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, efisiensi harus menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta terus mengevaluasi pengeluaran yang dinilai kurang memberikan nilai tambah dan mengarahkan sumber daya kepada program-program yang memiliki manfaat lebih besar.

"Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Efisiensi adalah memastikan sumber daya yang tersedia digunakan secara tepat untuk menghasilkan manfaat yang maksimal," demikian penekanan yang disampaikan dalam arahannya.

Timur juga meminta pengawasan terhadap penggunaan APBD diperkuat sejak tahap awal. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), menurutnya, tidak hanya berperan menemukan kesalahan setelah program berjalan, tetapi juga harus mampu mencegah risiko, mengendalikan potensi inefisiensi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Ia berharap webinar tersebut tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang pembelajaran yang benar-benar dapat diterapkan oleh para ASN dalam menjalankan tugas di masing-masing instansi.

"Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ikuti paparan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan sesi diskusi, dan terjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi perbaikan nyata di lingkungan kerja masing-masing," katanya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara Agustinus Panjaitan mengatakan, webinar tersebut diikuti sekitar 1.400 peserta dari berbagai unsur pemerintahan.

Menurut Agustinus, BPSDM Sumut terus berkomitmen menyediakan ruang bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas dalam menghadapi tuntutan organisasi serta perkembangan zaman.

Ia menilai peningkatan kompetensi ASN tidak lagi sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi telah menjadi kebutuhan penting agar aparatur pemerintah mampu menjalankan tugas secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

"Pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar ASN mampu menjawab berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.

Agustinus menjelaskan, webinar tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman ASN dalam menyusun program kerja yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ASN dalam melakukan analisis anggaran, sehingga alokasi dana pemerintah tidak hanya habis terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan nilai tambah. Melalui kegiatan itu, ASN juga didorong untuk mampu menyusun anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan riil masyarakat.

Transparansi serta keterbukaan informasi dalam setiap tahapan penggunaan APBD juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Melalui webinar ini, selain meningkatkan budaya belajar ASN, kita juga ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif, serta memastikan APBD berfungsi sebagai stimulus penggerak ekonomi daerah secara cerdas dan berkelanjutan," pungkas Agustinus. (SL)